parpol

SEJARAH PARPOL

1. Sejarah Parpol di Eropa

Partai Politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan factor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjad penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu system politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa di jumpai.

Di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis, bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public Policy). Di negara totaliter gagasan mengenai partisipasi politik rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu di bimbing dan di bina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.

Pada permulaan perkembangannya di negara-negara Barat seperti, Inggris, Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap-terhadap tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena di rasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha memperkembangkan organisasi massa, dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia pemilihan yang memiliki faham dan kepentingan yang sama, dan lahirlah partai politik. Partai politik semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam masa antara kedua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Ia bersifat patronage party ( partai lindungan) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat.

2. Sejarah awal kebangkitan Parpol di Indonesia

Parpol di Indonesia terbentuk jauh sebelum kemerdekaan yakni pada paruh pertama abad XX di awal kebangkitan pergerakan nasional menentang kolonilisme Belanda. Parpol pertama yang didirikan oleh kaum pergerakan adalah Indische Partij (Partai Hindia) pada tahun 1911. Partai ini didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker (dikenal dengan nama Setia Budi), kemudian tahun berikutnya dua tokoh pergerakan nasional bergabung yakni Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat (dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara). Indische Partij mempermaklumkan suatu “nasionalisme Hindia” dan menuntut kemerdekaan.

Parpol lainnya yang terbentuk pada periode tersebut adalah Insulinde yang didirikan pada awal tahun 1918 (catatan: ada pendapat yang menyatakan Insulinde telah berdiri sejak tahun 1907). Insulinde didirikan di Surakarta oleh salah satu tokoh kyai yang juga menjadi pimpinan gerakan nasional kemerdekaan yakni Haji Misbach. Partai ini awal mulanya merupakan perkumpulan kecil dengan anggota sebagian besar orang Indo, Tionghoa peranakan, dan priyayi profesional. Namun pada tahun 1919 keanggotaannya meluas dengan cepat (sekitar 10.000 anggota) karena merangkul dukungan kaum tani di pedesaan.

Tahun 1924 lahir Partai Komunis Indonesia (PKI). Cikal bakal PKI mulai dirintis pada tahun 1914 oleh H.J.F.M Sneevliet, aktivis serikat buruh berkewarganegaraan Belanda yang mengusung ide-ide sosial demokrat revolusioner. Sneevliet tiba di Indonesia tahun 1913 kemudian tahun 1914 dia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeneging (ISDV)/Ikatan Sosial-Demokrat Hindia. Awalnya keanggotaan ISDV seluruhnya orang Belanda namun sejak tahun 1915 organisasi ini mulai mendekati Serikat Islam yang dinilai mempunyai basis keanggotaan dari masyarakat bawah. Keberhasilannya menarik sebagian basis dukungan Serikat Islam terutama serikat buruh kemudian menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di Asia pada abad ke XX.

DEFINISI PARPOL

Partai berasal dari kata Yunani yakni “Pars” yang artinya “bagian” atau “bagian dari keseluruhan”. Karena itu keberadaan partai tunggal atau membatasi partai lawan merupakan pelanggaran terhadap artian “pars” itu sendiri.

Partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang seazas, sehaluan, dan setujuan, yang berikhtiar untuk memenangkan dan mencapai cita-cita politik dan sosial mereka secara bersama.

Partai Politik adalah sekumpulan orang yang terorganisir dengan paham politik tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum sebagai upaya untuk memenangkan posisinya di parlemen/pemerintahan lokal maupun nasional.

Partai politik adalah perkumpulan warga negara yang sepaham guna mengembangkan kepentingan politik bersama dalam proses pembentukan kehendak dan pengambilan keputusan yang menyangkut permasalahan masyarakat, terutama lewat penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mempengaruhi kebijakan pemerintah, pengisian jabatan-jabatan politik dan pengaturan kehidupan politik dan bernegara.

Definisi parpol menurut para tokoh :

  1. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah :

1.Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

  1. Menurut Carl J. friedrich :

2.Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

  1. Menurut R.H. Soltau :

3.Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

  1. Menurut Sigmund Neumann :

4.Partai Politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-galongan atau gaolongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

TUJUAN PARPPOL

Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik adalah :

  1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik
  2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat
  3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik
  4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masayrakat atau kelompok yang memiliki ideology dan kepenitngan yang sama

FUNGSI PARPOL

Fungsi Partai Politik yang melekat dalam suatu partai politik adalah meliputi :

  1. Sosialisasi Politik

1.Adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada.Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa (Miriam Budiarjo).

  1. Partisipasi politik

2.Adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideology, platform, asas partai kepada anggota, masyrakat yang ada dalam jangkauan partainya.

  1. Komunikasi Politik

3.Fungsi ini adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarkat berkurang. Di Inggris, komunikasi politik cenderung bersifat netral. Pers, Radio dan televisi yang menyelenggarakan diskusi politik dalam system radio dan televisi yang dikuasai oleh pemerintah dan pemerintah harus dibagi rata sehingga semua partai politik memperoleh kesempatan untuk tampil dalam media komunikasi tersebut (Miriam Budiarjo)

  1. Artikulasi Kepentingan

4.Adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan  konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang meiliki kepentingan yang sama (Miriam Budiarjo). Bentuk artikulasi yang paling umum di semua system politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Idealnya, fungsi ini menjadi tugas partai politik untuk mengartikulasikannya.

  1. Agregasi Kepentingan

5.Adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislative dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menwarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut ( Miriam Budiarjo).

  1. Pembuat Kebijaksanaan

6.Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun di legislative. Setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

KLASIFIKASI PARPOL

1.  Klasifikasi partai politik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila dilihat dari   segi komposisi dan fungsi keanggotaanya, secara umum dapat dibagi :

  • Partai Massa
  • ·Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang memiliki ideology dan tujuan yang sama.Kelemahan dari partai massa ini adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang menjadi anggotanya cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, sehingga persatuan partai menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru (Miriam Budiarjo).
  • Partai Kader
  • ·Kekuatan partai ini adalah terletak pada keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan seleksi terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleng darigaris partai yang telah ditetapkan.

2.  Klasifikasi lainnya menurut sifat dan orientasi, partai politik dapat dibagi dalam dua (2) jenis :

  • Partai Lindungan (Patronage Party)
  • ·Partai lindungan umumnya memeiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasi di tingkat local cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya; karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan umum. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh dari partai semacam ini (Miriam Budiarjo).
  • Partai Ideologi atau Partai Azas ( Weltanschauungs Partei atau programmatic party)
  • ·Partai ideology atau partai azas (sosialisme, fasisme, Komunisme, Kristen- Demokrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saraingan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikatan bathin dan kemurnian ideology, maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan (Miriam budiarjo)

3.  Klasifikasi Partai politik menurut jumlah system partai yang ada dalam suatu negara. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Marice Duverger dalam bukunya yang terkenal dengan nama political Parties, yaitu :

  • Sistem Partai Tunggal (One-Party System)
  • ·Adalah system yang dipakai oleh negara baru merdeka, negara multi etnis, dan negara komunis. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadaninya gejolak-gejolak social politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan atau untuk mengintegrasikan aneka golongan yang ada dalam suatu negara. Partai tunggal yang dimaksud adalah bahwa dalam suatu negara tersebut hanya ada satu-satunya partai politik yang mempunyai kedudukan dominan diantara partai lain/beberapa partai lainnya, sehingga tidak ada kompetisi partai politik dalam pemilu.
  • ·Negara –negara yang menganut system partai tunggal ini adalah antara lain : beberapa negara Afrika (Ghana di masa pemerintahan Nkumah, Guinea, Mali Pantai Gading), Eropa Timur dan RRC. Negara yang paling berhasil menerapkan system ini adalah Uni Soviet. Negara ini menganggap oposisi adalah penghianatan. Partai Tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.
  • Sistem Dwi Partai (Two Party System)
  • ·Sistem ini diartikan bahwa dalam suatu negara menganut dua partai politik atau adanya beberpa partai tetapi hanya dua partai yang memiliki peranan yang dominan. Negara yang memiliki cirri-ciri menganutnya system ini adalah Inggris, Amerika Serikat dan Pilipina. Partai ini di bagi dalam dua partai yaitu ada partai yang berkuasa (menang dalam pemilu) dan partai oposisi (kalah dalam pemilu).
  • ·Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (loyal Opposition) terhadap partai pemenang pemilu di pemerintahan. Dalam pemilu, kedua partai ini berusaha meraih suara pemilih terapung/pemilih mengambang (floating vote).
  • ·Sistem dwi partai pernah disebut “ a Convenient system for contented people” dan memang kenyataanya ialah bahwa system dwi partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga (3) syarat, yaitu :
  1. Kompoisi masyarakat adalah homogen (social homogenenity)
  2. Konsensus dalam masyarakat mengeni azas dan tujuan social yang pokok (political consensus) adalah kuat,
  3. Adanya kontinuitas sejarah (Histotrical Continuity) (Peter G.J. Pulzer, 1967)

Negara yang menjalankan secara utuh (ideal) system ini adalah Inggris. Di Inggris terdapat dua partai politik yaitu, Partai Buruh dan Partai Konservatif. Perbedaan keduanya adalah Partai buruh lebih condong melaksanakan program pengendalian dan pengawasan dari pihak pemerintah, sedangkan Partai Konservatif lebih cenderung memilih cara-cara kebebasan berusaha. Disamping kedua partai tersebut, terdapat juga partai liberal. Posisinya adalah sebagai “rebutan” untuk koalisi kedua partai jika tidak menang lebih dari 50% di tambah satu (1). Dalam pemilihan umum.

  • Sistem Multi partai (Multi-Partay System).
  • ·Penyebabnya adanya Sistem banyak partai ini adalah karena adanya aneka ragam suku, agama, ras dan golongan yang ada dalam suatu negara. Negara-negara yang menganut system ini adalah antara lain, Indonesia, Malyasia, Belanda, Perancis, Swedia dan sebagainya.
  • ·Dalam system ini tidak ada partai politik yang memiliki suara mayoritas di Parlemen, oleh karenanya harus melakukan koalisi agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Dalam imlementasinya pemerintahan yang demikian ini harus selalu mengutamakan musyawarah dan kompromi.

PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA SAAT INI

Indonesia menggunakan system multi partai, sehingga banyak terdapat partai politik di Negara Indonesia. Apalagi pemilu terakhir tahun 2009 kemarin, parpol yang ikut berpartisipasi dalam pemuilu tersebut mencapai 44 parpol. Tetapi pada akhirnya hanya ada 9 parpol yang dapat mengirim anggota fraksinya untuk duduk di kursi legeslatif setelah memenuhi syarat suara untuk bisa duduk di kursi DPR.

Syarat untuk mendirikan parpol sudah diatur dalam Undang-undang yaitu pada Pasal 2 UU No. 31 tahun 2002, tentang Partai Politik adalah meliputi :

  1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang Warga Negara RI yang telah berusia 21 tahun keatas dengan akta notaries.
  2. Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kepengurusan Tingkat Nasional.
  3. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat :

1)      Memiliki akta notaries pendirian partai politik yang sesuai dengan UUD 1945 Negara RI dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

2)      Mempunyai Kepengurusan sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah provinsi, 50 % dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 % dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

3)      Memiliki nama, lambing dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lainnya.

4)      Memiliki Kantor yang tetap.

Meskipun syarat untuk mendirikan suatu parpol tidak mudah, tapi kenyataannya banyak sekali parpol yang ikut serta dalam pemilu 2009 kemarin. Mungkin hal ini dikarenakan selain karena setiap parpol mendapat sejumlah uang dari anggaran Negara yang dimaksudkan untuk biaya kampanye dan sebagainya, upah dan fasilitas yang diterima setelah menjadi dewan juga sangat menjanjikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya artis-artis yang sudah tenar dan yang pasti berpenghasilan tidak sedikit juga tertarik untuk menjadi anggota dewan.

Tugas dari parpol-parpol yang ada adalah sebagai penjaring aspirasi dari rakyat dan menjadi pengontrol dari pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan, sehingga ada muncul istilah partai oposisi, yaitu partai diluar pemerintahan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pihak oposisi ini sangat penting peranannya dalam kehidupan bernegara agar penyelewangan-penyelewengan yang mungkin dilakukan pemerintah bisa dicegah.

KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga tinggi Negara yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang dasar Negara 1945 yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan usaha kekuasaan hakim yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim agar terjadi transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas dari hakim sehingga keluruhan martabat dari hakim dapat terjaga.

Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi Negara yang mandiri dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari pemerintah atau pihak lain.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

1)      Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR

2)      Menegakkan kohormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Tugas-tugas dari komisis yudisial :

1)      Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung

2)      Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung

3)      Menetapkan calon Hakim Agung

4)      Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR Baca entri selengkapnya »

hukum 3

  1. A. NATO

adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Tujuan dan fungsi didirikannya NATO adalah sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara dan menangkal serangan dari negara Blok Komunis pada saat perang dingin yg tergabung dalam Pakta Warsawa yg dimotori oleh Uni Soviet.

Negara-negara yang menjadi anggota dari NATO adalah :

  • Masuk pada tahun 1949 atau pendirinya : Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Islandia, Italia, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Britania Raya, Amerika Serikat.
  • Negara-negara yang bergabung pada masa perang dingin : Yunani (1952), Turki (1952), Jerman Barat (1955), Spanyol (1982).
  • Negara-negara mantan blok timur yang bergabung setelah perang dingin : Jerman timur (1990), Republik Ceko (1999), Hungaria (1999), Bulgaria (2004), Lituania (2004), Romania (2004), Slowakia (2004), Slovenia (2004), Albania (2009), Kroasia (2009).

  1. B. PBB ( PERSIKATAN BANGSA-BANGSA )

Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama – dihadiri wakil dari 51 negara – baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Tujuan dan fungsinya didirikannya PBB adalah untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.

Negara-negara anggota dan tahun mereka bergabung adalah :

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antar negara.

Sedang badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota, Dewan Keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB.

Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dewan ini mempunyai lima anggota tetap. Mereka adalah kekuatan yang menjadi pemenang Perang Dunia II:

Republik China dikeluarkan pada 1971 dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina. Setelah Uni Soviet pecah, Rusia masuk menggantikannya.

Dengan itu, anggota tetapnya kini adalah:

Kelima anggota tersebut adalah negara-negara yang boleh mempunyai senjata nuklir di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

Sepuluh anggota lainnya dipilih oleh Sidang Umum PBB untuk masa bakti 2 tahun yang dimulai 1 Januari, dengan lima dari mereka diganti setiap tahunnya.

Anggota dewan keamanan yang dipilih untuk saat ini adalah:

1 Januari 2008 – 31 Desember 2009

Negara Blok regional Duta besar
Burkina Faso Afrika Michel Kafando
Kosta Rika Amerika Latin dan Karibia Jorge Urbina
Kroasia Eropa Timur Neven Jurica
Libya Afrika (Arab) Jadallah Azzuz at-Talhi
Vietnam Asia Lê Lương Minh

1 Januari 2009 – 31 Desember 2010

Negara Blok regional Duta besar
Austria Eropa Barat dan Lainnya Thomas Mayr-Harting
Jepang Asia Yukio Takasu
Meksiko Amerika Latin dan Karibia Claude Heller
Turki Eropa Barat dan Lainnya Baki İlkin
Uganda Afrika Ruhakana Rugunda
  1. C. SEATO

Asia Tenggara Treaty Organization (SEATO) adalah sebuah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang diDIRIKAN pada 8 September 1954.  SEATO didirikan pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada Februari 1955. Hal ini terutama dibuat untuk memblokir lebih lanjut keuntungan komunis di Asia Tenggara. Markas organisasi terletak di Bangkok, Thailand. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977.

Tujuan dan fungsi dibentuknya SEATO :

  • Untuk menjadi Southeest versi Asia dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), di mana kekuatan militer masing-masing anggota akan dikoordinasikan untuk menyediakan pertahanan kolektif dari anggota.
  • Untuk memberikan kolektif, perisai anti-komunis ke Asia Tenggara.
  • Sebagai bagian dari Doktrin Truman anti-komunis menciptakan perjanjian bilateral dan pertahanan kolektif.

Tunjukkan huruf latin

Organisatoris, SEATO dipimpin oleh Sekretaris-Jenderal, dengan dewan perwakilan dari negara anggota dan staf internasional. Selain pelatihan militer bersama, organisasi melakukan beberapa pekerjaan saling isu-isu sosial dan ekonomi.

Angota dari SEATO adalah :

  1. NAFTA

NAFTA adalah perjanjian ditandatangani oleh pemerintah dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menciptakan trilateral blok perdagangan di Amerika Utara. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994. Ini digantikan dengan Kanada-Amerika Serikat Perjanjian Perdagangan Bebas antara AS dan Kanada. Dalam hal gabungan paritas daya beli PDB dari para anggotanya, seperti tahun 2007 [update] blok perdagangan adalah terbesar di dunia dan terbesar kedua dengan perbandingan GDP nominal.

Tujuan dan fungsi dari NAFTA adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Anggota-anggota dari NAFTA adalah :

  • Kanada
  • Amerika Serikat
  • Meksiko
  1. PAKTA WARSAWA

Pakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur. Tujuan dan fungsi didirikannyaPakta Warsawa adalah untuk mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO (yang dibentuk pada 1949). Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditanda tangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Pakta Warsawa berakhir pada 31 Maret 1991, dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991.

Anggota-anggota dari Pakta Warsawa adalah :

  1. MACAN ASIA

Macan Asia, juga dikenal dengan Empat Naga Kecil Asia (Hanzi sederhanaHanzi tradisional ) menunjuk ke ekonomi Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Ke-empat Negara tersebut dijiluki macan asia karena wilayah-wilayah dan negara tersebut menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan industrialisasi yang cepat antara awal 1960-an dan 1990-an. Beberapa negara ini memiliki kekayaan yang setingkat dengan negara-negara Afrika pada 1960-an di mana negara-negara Afrika relatif tidak mengalami kemajuan sejak saat itu, kunci perbedaan termasuk usaha awal dari pendidikan dan akses fisik ke pasar dunia (dalam infrastruktur transportasi).

Tapi belakangan ini China, India, Jepang, dan Korea Selatan, terus tumbuh dan berkembang jadi kekuatan dunia. Mereka juga mendapat julukan macan asia.

China dan India, karena kebutuhannya, bisa menentukan naik-turunnya harga minyak, tambang, dan komiditas lainnya. Perekonomian China sudah tumbuh lima kali lebih cepat. Mereka menjadi negara uturan ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Para ahli ekonomi berpendapat pada 2025 dan 2030, tiga dari empat negara dengan ekonomi terbesar adalah negara di Asia .

Karakteristik umum dari Macan Asia adalah:

  • Memusatkan pada ekspor ke negara industri yang lebih kaya
  • Surplus perdaganan dengan negara-negara tersebut
  • Mempertahankan pertumbuhan digit-ganda untuk beberapa dekade
  • Sistem politik yang tidak demokratis dan relatif otoriter pada masa awal
  • Bea tinggi untuk impor
  • Mata uang bawah harga
  • Pemegangan “bond” harta A.S yang tinggi
  • Suku bunga simpanan yang tinggi

Jelaskan apa yang dimaksud dengan struktur poltik.

Apa yg dimaksud

Mesin politik formal dan informel

Apa yg dimaksud dg montesque(trias politika)

Apa yg dimaksud dg suprastruktur dan infra struktur politik serta sebuutkan fungsinya

Apa yg dimaksud dg

  1. Pendekatan system politik secara trdisional
  2. pndekatan system politik secara behaviouralisme
  3. Pndktan politik scra postbehavioralisme Baca entri selengkapnya »

struktur politik

  1. 1. Pengertian Struktur Politik

struktur politik berasal dari dua kata, yaitu strukturdan politik. Struktur berarti badan adan organisasi, sedangkan politik berarti urusan Negara. Jadi secara harafiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan Negara. Struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen tang membentuk bangunan itu. Struktur Politik adalah Alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.
Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak dan kekuatan fisik.

  1. 2. a.   Mesin Politik Formal

Mesin politik formal adalah mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehiduan bermasyarakat dan bernegara. Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika :
-Legislatif
-Eksekutif
– Yudikatif

b. Mesin Politik Informal

Mesin politik informal adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehiduan bermasyarakat dan bernegara.
– Pengelompokan atas persamaan sosial ekonomi
– Golongan petani merupakan kelompok mayoritas (silent majority)
– Golongan buruh
– Golongan Intelegensia merupakan kelompok vocal majority
– Persamaan jenis tujuan seperti golongan agama, militer, usahawan, atau seniman
– Kenyataan kehidupan politik rakyat seperti partai politik, tokoh politik, golongan kepentingan dan golongan penekan.

3.         Pengertian Montesque (trias politika)
konsep klasik trias politica yang dikembangkan sejak abad ke-18 oleh Baron de Montesquieu dikenal luas dan digunakan di banyak negara sebagai dasar pembentukanstruktur kenegaraan. Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara yang berbeda. Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ lainnya tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Walaupun tidak secara tegas, negaraIndonesia pun mengadopsi bentuk trias politica ini.
Seiring berkembangnya ide-ide mengenai kenegaraan, konsep trias politica dirasakan tidak lagi relevan mengingat tidak mungkinnya mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun sederajat dan saling mengendalikansatu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Teori Montesquieu menurut Immanuel Kant yaitu Trias Politika
Tentang kekuasaan pemerintah yang di pisah-pisah :
kekuasaan atau lembaga legislatif : pembuat undang-undang
eksekutif : pelaksana undang-undang
yudisial : pelaksana peradilan

  1. 4. Pengertian dan Fungsi Suprastruktur politik

suprsastruktur politik adalah mesin politik yang ada dalam Negara yang memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehiduan bermasyarakat dan bernegara.

Fungsi:

  1. Rule Making ( membuat UU )

Fungsi ini dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat ( badan legeslatif ) seperti DPR, DPR I, DPRD II, DPRD.

  1. Rule Application ( pelaksan undang-undang )

Adalah fungsi pelaksanaan terhadap peraturan perundangan yang telah dibuat oleh badan legeslasi sebagaimana yang tercantum dalam rule making.

  1. Rule Adjudication ( mengadili pelaksanaan Undang-Undang )

Badan yang memiliki fungsi ini adalah badan peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan komisi yudisial serta badan kehakiman yang ada sampai ke daerah.

  1. 5. Pengertian dan Fungsi Infrastruktur Politik

Infra Struktur adalah mesin politik yang ada dalam masyarakat yang tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik Negara, seperti perubahan UUD, pembuatan UU, pembuatan keputusan politik lainnya yang berlaku umum dan memaksa bagi kehiduan bermasyarakat dan bernegara.

Fungsi :

  1. Pendidikan Politik

Adalah fungsi untuk peningkatan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam system politiknya

  1. Artikulasi Kepentingan

Adalah lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat seperti LSM, Ormas, dan OKP.

  1. Agregasi Kepentingan

Adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga, misalnya partai politik

  1. Rekruitmen politik

Adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi rakyat

  1. Komunikasi politik

Adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat

  1. 6. PENDEKATAN SISTEM POLITIK SECARA
    1. TRADISIONAL

Adalah pendekatan system politik yang memandang lembaga pemerintahan, kekuasaan dan keyakinan politik sebagai dasar analisis system politik.

  1. BEHAHIORALISME

Pendekatan ini adalah pendekatan yang sangat dipengaruhi oleh system analisis perilaku.

  1. POST BEHAVIORALISME

Pendekatan ini adalah pendekatan yang memiliki anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif.

perkembangan hukum di indonesia

Perkembangan Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan Hukum di Indonesia pada Masa Pendudukan Belanda dan Jepang

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah dijajah beberapa negara antara lain Belanda, Inggris dan Jepang. Negara penjajah mempunyai kecenderungan untuk menanamkan nilai serta sistem hukumnya di wilayah jajahan, sementara masyarakat yang terjajah juga mempunyai tata nilai dan hukum sendiri.

Ketika Indonesia dikuasai Belanda pertama kali, yaitu oleh VOC, tidak banyak perubahan di bidang hukum. Namun ketika diambil alih oleh Pemerintah Belanda, banyak peraturan perundangan yang diberlakukan di Hindia Belanda baik itu dikodifikasi (seperti BW, WvK, WvS) maupun tidak dikodifikasi (seperti RV, HIR). Namun ternyata Belanda masih membiarkan berlakunya hukum adat dan hukum lain bagi orang asing di Indonesia. Kemudian pada tahun 1917 Pemerintah Hindia Belanda memberi kemungkinan bagi golongan non Eropa untuk tunduk pada aturan Hukum Perdata dan Hukum Dagang golongan Eropa melalui apa yang dinamakan “penundukan diri”. Dengan demikian terdapat pluralisme hukum atau tidak ada unifikasi hukum saat itu, kecuali hukum pidana yaitu pada tahun 1918 dengan memberlakukan WvS (KUH Pidana) untuk semua golongan. Selain itu badan peradilan dibentuk tidak untuk semua golongan penduduk. Masing-masing golongan mempunyai badan peradilan sendiri.

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki sistem hukum sendiri yang berbeda antar satu dengan yang lain seperti dalam keluarga, tingkatan umur, komunitas, kelompok politik, yang merupakan kesatuan dari masyarakat yang homogen. Pluralitas sendiri merupakan ciri khas Indonesia. Dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, Indonesia ingin membangun bangsa yang stabil dan modern dengan ikatan nasional yang kuat. Sehingga, menghindari pluralisme sama saja dengan menghindari kenyataan yang berbeda mengenai cara pandang dan keyakinan yang hidup di masyarkat Indonesia. Kondisi pluralisme hukum yang ada di Indonesia menyebabkan banyak permasalahan ketika hukum dalam kelompok masyarakat diterapkan dalam transaksi tertentu atau saat terjadi konflik, sehingga ada kebingungan hukum yang manakah yang berlaku untuk individu tertentu dan bagaimana seseorang dapat menentukan hukum mana yang berlaku padanya. Pengertian pluralisme hukum sendiri senantiasa mengalami perkembangan dari masa ke masa di mana ada koeksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya. Bahkan dengan dengan adanya globalisasi, hubungan tersebut menjadi semakin komplek karena terkait pula dengan perkembangan hukum internasional.

Pada tahun 1942 Pemerintahan Bala Tentara Jepang menguasai Indonesia. Peraturan penting yang dikeluarkan pemerintah yaitu beberapa peraturan pidana, kemudian ada Osamu Seirei Nomor 1 Tahun 1942 yang dalam salah satu pasalnya menentukan badan/lembaga pemerintah serta peraturan yang sudah ada masih dapat berlaku asalkan tidak bertentangan dengan Pemerintahan Bala Tentara Jepang. Hal ini penting untuk mencegah kekosongan hukum dalam sistem hukum di Indonesia pada masa itu.

Pemerintahan militer Jepang membagi 3 wilayah komando, yaitu Jawa dan Madura, Sumatera serta Indonesia bagian timur. Untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Osamu Sirei 1942 No.1, yang mengatur bahwa seluruh wewenang badan pemerintahan dan semua hukum dan peraturan yang selama ini berlaku tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan militer Jepang. Terhadap 2 wilayah lainnya juga diatur dengan peraturan yang serupa.

Kitab undang-undang dan ketentuan perundangan yang semula berlaku hanya untuk orang-orang Belanda, kini juga berlaku untuk orang-orang Cina. Hukum adat tetap dinyatakan berlaku untuk orang-orang pribumi. Pemrintah militer Jepang juga menambah beberapa peraturan militer ke dalam peratuturan perundangan pidana, dan memberlakukannya untuk semua golongan penduduk.

Namun kontribusi penting yang diberikan Jepang ialah dengan menghapuskan dualisme tata peradilan, sehingga Indonesia hanya memiliki satu sistem peradilan. Sebagaimana juga pada institusi pengadilan, jepang juga mengunifikasi badan kejaksaan dengan membentuk Kensatzu Kyoku, yang diorganisasi menurut 3 tingkatan pengadilan. Reorganisasi badan peradilan dan kejaksaan ditujukan untuk meniadakan kesan khusus bagi golongan Eropa di hadapan golongan Asia.

Dalam situasi lebih mementingkan keperluan perangnya, pemerintah militer Jepang tidak banyak merubah ketentuan administratif yang telah berlaku melainkan hanya beberapa ketentuan dianggap perlu untuk dirubah. Untuk menjamin jalannya roda pemerintahan dan penegakan tertib hukum, Jepang merekrut pejabat-pejabat dari kalangan Indonesia untuk melaksanakan hal tersebut. Namun setelah Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dan berpemerintahan, banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah militer Jepang dinyatakan tidak berlaku.

Perkembangan Hukum di Indonesia pada Awal Kemerdekaan, Masa Orde Lama, Orde Baru dan reformasi

Perlu kita ketahui bahwa pada Masa Orde Baru adalah merupakan masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata, untuk kepentingan Pemerintah pada masa itu. Dan pada masa Orde Baru itu pulalah, telah terjadinya pembelengguan disegala sector, dimulai dari sector Hukum/undang-undang, perekonomian/Bisnis, Kebebasan Informasi/Pers dan lain-lain sebagainya.
Dan untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia yaitu sebagai Negara Hukum terutama dalam dibidang hukum dan Politik, untuk meyakinakan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional, dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dengan Ketetapan MPRS No. XX : menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yaitu Pancasila.
Pada pembangunan lima tahun yang merupakan sebagai Rule of Law pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, dimana Hukum di fungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat proses pembangunan melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normative dan ligitigatif (dengan kombinasi melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional). Yang secara Eksplisit dan resmi dalam naskah Rancangan Pembangunan Lima Tahun Kedua Tahun 1974, Bab 27 Paragraf IV butir I Menguraikan : “Hukum dan Rancangan Perundang-undangan”, dengan prioritas untuk meninjau kembali dan merancang peraturan-peraturan perundang-undangan sesuai dengan pembangunan social-ekonomi (perundangan-undangan disektor social-ekonomi.
Kontinuitas Perkembangan Hukum Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Kolonial yng dinasionalisasi, adalah pendayagunaan hukum untuk kepentingan pembangunan Indonesia, adalah dengan hukum yang telah diakui dan berkembang dikalangan bisnis Internasional (berasal dari hukum dan praktek bisnis Amirika), Para ahli hukum praktek yang mempelajari hukum eropa (belanda), dalam hal ini, mochtar berpengalaman luas dalam unsur-unsur hukum dan bisnis Internasional, telah melakukan pengembangan hukum nasional Indonesia dengan dasar hukum kolonial yang dikaji ulang berdasarkan Grundnom Pancasila adalah yang dipandang paling logis. Dimana Hukum Kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan kearah pola-pola hukum eropa (belanda), yang mengadopsi dari hukum adat, hukum Amirika atau hukum Inggris, akan tetapi konfigurasinya/pola sistematik dari eropa tidak dapat dibongkar, hukum tata niaga atau hukum dagang (Handels recht Vav koophandel membedakan hukum sebagai perekayasa social atau hukum ekonomi.
Dalam Wetboek Van Koohandel terdapat pula pengaturan mengenai leasing, kondominium, pada Universitas Padjadjaran melihat masalah hukum perburuhan, agraria, perpajakan dan pertambangan masuk kedalam hukum ekonomi, sedangkan hukum dagang (belanda) dikualifikasikan sebagai hukum privat (perdata), khususnya hukum ekonomi berunsurkan kepada tindakan publik-administratif pemerintah, oleh karenanya hukum dagang untuk mengatur mekanisme ekonomi pasar bebas dan hukum ekonomi untuk mengatur mekanisme ekonomi berencana.
Pada era Orde Baru pencarian model hukum nasional untuk memenuhi panggilan zaman dan untuk dijadikan dasar-dasar utama pembangunan hukum nasional., dimana mengukuhkan hukum adat akan berarti mengukuhan pluralisme hukum yang tidak berpihak kepada hukum nasional untuk diunifikasikan (dalam wujud kodifikasi), terlihat bahwa hukum adat plastis dan dinamis serta selalu berubah secara kekal. Ide kodifikasi dan unifikasi diprakasai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum kolonial yang bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah Orde Baru untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi kedalam hukum nasional.
Pada masa era tahun 1970, telah dilakukan konsolidasi dengan dukungan politik militer dan bertopang pada struktur secara monolistik serta mudah dikontrol secara sentral, mengingat peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan pengefektifan terhadap faham hukum sebagai perekayasa ditangan Pemerintah yang lebih efektif.
Timbul permasalahan pokok yaitu : 1. Mengapa didalam Sejarah Hukum harus kembali kepada Ketetapan MPRS Tahun 1966 yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru ?, 2. Bagaimanakah realisasi dari Pemerintahan Orde Baru dengan prodak Hukum Super Semar, serta bagaimana perubahan Sejarah Hukum dipandang baiak dari Kebijakan Dasar maupun Kebijakan Pemberlakuan terhadap roda Pemerintahan dimasa Orde Baru (baik secara factor Internal maupun secara factor eksternal) ?
Atas dasar permasalahan tersebut, maka harus mempunyai tujuan serta maksudnya yaitu memperdalam pengetahuan Sejarah Hukum, agar dapat terlihat secara jelas dan sistematis perkembangan dari masa-masa pemerintah Orde Lama kepada masa Orde Baru, dimana pada masa Pemerintahan Orde Baru yang telah melakukan perubahan secara besar-besaran dibidang Hukum, Politik dan Sosial Budaya.
Tidak terlepas dari kerangka teori dan konsep yang berlandaskan kepada Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang merupakan sebagai Landasan Idiil, yang dijelaskan dalam “paragraph Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka dan Konstitusional serta dikuatkan dengan Ketetapan MPRS Tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan Ketetapan MPRS No. XX menetapkan : “sumber teretib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekue dan yang maksud ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli 1959, UUD Proklamasi dan Super Semar 1966”.
Sangat jelas terlihat bahwa pada tahun 1966 telah terjadi perubahan besar-besaran dibidang hukum dan Politik, yang meyakinakan bahwa revolusi belum selesai, dimana UUD 1945 dijadikan landasan idiil/Konstitusional terhadap segala kegiatan ekonomi, politik, social dan budaya, dan anti kolonialisme dan anti imperialisme tidak lagi dikumandangkan telah berganti strategi nasional yaitu kepada masalah soal kemiskinan dan kesulitan hidup ekonomi untuk dipecahkan.yang berkaitan dengan pendapatan rakyat, buta aksara/huruf, kesehatan dan pertambahan penduduk. Dengan sikap Low Profile dalam politik Internasional, dengan dibawah kontrol Pemerintah Orde Baru terdapat suatu indicator keberhasilan perjuangan bangsa yang kemudian dialihkan keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi.
Hal tersebut berkaitan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada Tahun 1967 dan pada Tahun 1968, dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh (dari kebijakan politik revolusioner sebagai panglima menjadi kebijakan pembangunan ekonomi sebagai perjuangan Orde Baru). Sedangkan pada berikutnya adalah sebagai tahap mengembalikan citra Indonesia sebagai Negara Hukum, dimana perkembangan hukum nasional pada era Orde Baru adalah upaya memulihkan kewibawaan hukum dan tata hirarki perundang-undangan. Yang kemudia pada Tahun 1966 tanggal 5 Juli dengan Ketetapan MPRS No. XX : telah menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan maksud ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli 1959, UUD Proklamasi dan Super Semar 1966.
Dengan Tata urutan serta tingkatan-tingkatan tersebut yaitu : Undang-Undang Dasar, Ketetapam MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Pelaksanaan lainnya (Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri). Pembangunan lima tahun merupakan (Rule of Law) pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf Pendahuluan Bab XIII UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan melihat kepada Rule of Law, terdapat tiga kebijakan yaitu Hak Azasi manusia, peradilan harus bebas dan tidak memihak (UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman) dan azas legalitas terhadap hukum formil maupun hukum materiil.
Dan pada masa awal Pemerintahan Orde Baru, telah dilakukan pembatasan-pembatasan kekuasaan eksekutif, karena pada Pemerintahan Presiden Soekarno, kekuasaan eksekutif mendudukkan diri kepada Pimpinan Besar Revolusi, yaitu dengan mengesahkan jabatannya sebagai Presiden seumur hidup (Sangat eksesif dengan dekrit-dekrit Presiden sebagai kekuatan hukum yang melebih kekuatan undang-undang dan UU Pokok Kehakiman No. 19 Tahun 1964 yang telah memberi wewenang kepada Presiden untuk melakukan intervensi pada perkara-perkara di Pengadilan). Atas dasar tersebutlah Pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan kewibaan hukum dan menegakkan The Rule of Law untuk terciptanya serta terlaksananya kegiatan perekonomian, dengan bantuan luar negeri dan investasi asing oleh karenannya harus tetap terjaminnya kepastian berdasarkan hukum.
Pada masa era Orde Baru, telah menjadikan hukum pembangunan, bukan hukum revolusi dengan tidak memberlakukan hukum kolonial (Barat seperti desakan Sahardjo dan Wirjono). Sebagaimana telah terjadi pertentangan antara Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu dijabat oleh Soebekti (pada Tahun 1963), yang menentang logika hukum Saharjo dan Wirjono, dimana dalam pelaksanaan dan operasionalisasi kegiatannya banyak yang memaksakan penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan peristiwa yang disebut Legal Gaps (Para yuris menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, politik, social, budaya dan agama). Dimana pada Masa Orde Baru atau Orde Pembangunan, hukum diperlakukan sebagai sarana dan baru yang bertujuan pembangunan, dan bukan bertujuan untuk merasionalisasai kebijakan-kebijakan Pemerintah ( Kebijakan eksekutif).
Proses pembangunan melakukan pendekatan baru, yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normative dan ligitigatif. Menurut Mochtar Kusumaatmadja : “ yang mengajak para sosiologik dalam ilmu hukum untuk merelevansikan hukum dengan permasalahan pembangunan social-ekonomi. Dimana Faham aliran sociological Jurisprudence (Legal Realisme), yaitu konsep Roscoe Pound adalah “perlunya memfungsikan Law as a Tool of Social Engineering”, dan dengan dasar argumen Mochtar yaitu “mengenai pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menurut kepada skenario kebijakan Pemerintah/eksekutif, yang sangat diperlukan oleh negara-negara sedang berkembang. Para ahli Politik, ekonomi dan Hukum harus memikirkan dan membantu tindakan untuk mengefektikan hukum dengan menjaga Status Quo, akan tetapi juka ikut mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang dilakukan secara tertib dan teratu”r.
Menurut Raymond Kennedy adalah “Merupakan kebijakan anti-Acculturation yang tidak mendatangkan kemajuan apa-apa”, maka pembangunan hukum nasional di Indonesia hendaklah tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan (apakah meneruskan hukum kolonial ataukah secara apriori mengembangkan hukum adat sebagai hukum nasional). Dimana Mochtar mengajurkan agar dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk melakukan Charting out in what areas of Law ………….(sedangkan mengenai soal kontrak, badan-badan usaha dan tata niaga dapat diatur oleh hukum perundang-undangan nasional dan untuk masalah lain yang netral seperti komunikasi, pelayaran, pos dan telekomunikasi dapat dikembangkan dalam system hukum asing/meniru). Dimana pemikiran mochtar tidak terlalu istimewa akan tetapi berfikir tentang fungsi aktif hokum sebagai perekayasa social (sangat penting dalam perkembangan hukum nasional pada era Orde Baru).
Setelah masa kekuasaan Presiden Soekarno, Mochtar mengalirkan pemikirannya melalui konsorsium Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mengontrol kurikulum pada Fakultas Hukum di Indonesia maupun sebagai Menteri Kehakiman Tahun 1974-1978, dengan kombinasi dari keduannya dengan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang terbatas secara selektif pada hukum yang tidak menjamah tanah kehidupan budaya dan spiritual rakyat, yang menjadi program Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dengan Ide Law as a Tool of Social Engineering adalah untuk memfungsikan hukum guna merekayasa kehidupan ekonomi nasional saja dengan tidak melupakan hukum tata negara (terlihatlah mendahulukan infrastruktut politik dan ekonomi) dan ide ini sesuai dengan kepentingan Pemerintah. Atas dasar tersebut dimana kelembagaan hukum adalah untuk kepentingan pembangunan ekonomi, permodalan, perpajakan, keuangan, perbankan, investasi, pasar modal, perburuhan dan lain-lain.
Hukum nasional dikualifikasikan sebagai hukum nasional modern dengan mengikuti perkembangan sejarah hukum dengan menempatkan diri secara khusus kearah perkembangan. Dalam Pidato Presiden Soeharto yaitu dalam pembukaan Law Asia di Jakarta Tahun 1973 yang mengatakan bahwa “ Setiap pembangunan mengharuskan terjadinya serangkaian perubahan, bahkan juga perubahan-perubahan yang sangat fudamental”, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai keadaan status quo dimana sesungguhnya hukum akan berfungsi sebagai pembuka jalan dan kesempatan menuju kepembaharuan yang dikendaki.
Secara Eksplisit dan resmi dalam naskah Rancangan Pembangunan Lima Tahun Kedua Tahun 1974, Bab 27 Paragraf IV butir I Menguraikan : “ Hukum dan Rancangan Perundang-undangan”, dengan prioritas untuk meninjau kembali dan merancang peraturan-peraturan perundang-undangan sesuai dengan pembangunan social-ekonomi (perundangan badan usaha, paten, merk dagang, hak cipta, tera dan timbangan, perundangan lalulintas, pelayaran, transportasi dan keamanan udara, telekomunikasi dan pariwisata, Perundangan Prosedur penggunaan, pemilikan dan penggunaan lahan pertanahan, keuangan negara dan daerah dan perundangan perikanan darat, perkebunan, alat pertanian, perternakan, pelestarian sumberdaya alam dan perlingunan hutan), khususnya bidang pertanian, industri, pertambangan, komunikasi dan perdagangan.
Dengan memfungsikan hukum untuk kepentingan pembangunan ekonomi (kehendak kepentingan industrialisasi masyarakat modern) oleh faham “ hukum sebagai sarana perekayasa social” begitu pula ide pendayagunaan hukum masuk sebagai kebijakan pemerintah dengan upaya melakukan survai untuk menginvestasikan dan meletakkan keadan hukum yang telah atau belum ada untuk kepentingan aktivitas ekonomi, yang kemudian bermanfaat untuk menentukan kebijakan perundang-undangan yang telah direncanakan dalam rancangan pembangunan lima tahun kedua. Pembangunan hukum nasional dengan cara mengembangan hukum baru atas dasar prinsip yang diterima dalam kehidupan Internasional, dimana ada dua pihak ahli hukum yang tidak setuju, yaitu harus ada kontinuitas perkembangan hukum (kolonial) menuju hukum nasional dimana Hukum nasional harus berakar yaitu hukum adat.
Jelasnya bahwa pendayagunaan hukum untuk kepentingan pembangunan Indonesia adalah dengan hukum yang telah diakui dan berkembang dikalangan bisnis Internasional (berasal dari hukum dan praktek bisnis Amirika), Para ahli hukum praktek, mempelajari hokum eropa (belanda) dimana mochtar berpengalaman luas dalam unsur-unsur hukum dan bisnis Internasional, melakukan pengembangan hokum nasional Indonesia dengan dasar hukum kolonial yang dikaji ulang berdasarkan Grundnom Pancasila adalah yang dipandang paling logis. Hukum Kolonial secara formil masih berlaku dan sebagian kaidah-kaidahnya masih merupakan hukum positif Indonesia berdasarkan ketentuan peralihan, terlihat terjadi pergerakan kearah pola-pola hukum eropa(belanda). Telihat adanya adopsi dari hukum adat, hukum Amirika atau hukum Inggris, akan tetapi konfigurasinya/pola sistemiknya yang eropa tidak dapat dibongkar, hukum tata niaga atau hukum dagang (Handels recht Vav koophandel membedakan hukum sebagai perekayasa social atau hukum ekonomi. Dalam Weyboek Van Koohandel terdapat pula mengatur leasing, kondominium dan Universitas Padjadjaran melihat masalah hukum perburuhan, agraria, perpajakan dan pertambangan masuk kedalam hukum ekonomi. Terutama pada hukum dagang (belanda) yang dikualifikasikan sebagai hukum privat (perdata), sedangkan hukum ekonomi berunsurkan kepada tindakan publik-administratif pemerintah, oleh karenanya hukum dagang untuk mengatur mekanisme ekonomi pasar bebas dan hukum ekonomi untuk mengatur mekanisme ekonomi berencana.
Keberadaan hukum adat tidak pernah akanmundur atau tergeser dari percaturan politik dalam membangun hukum nasional, hal terlihat dari terwujudnya kedalam hukum nasional yaitu dengan mengangkat hukum rakyat/hukum adat menjadi hukum nasional terlihat pada naskah sumpah pemuda pada tahun 1928 bahwa hukum adat layak diangkat menjadi hukum nasional yang modern (soepomo). Di masa Orde Baru pencarian model hukum nasional adalah untuk memenuhi panggilan zaman dan untuk dijadikan dasar-dasar utama pembangunan hukum nasional., dimana mengukuhkan hukum adat akan berarti mengukuhan pluralisme hukum dan tidak berpihak kepada hukum nasional yang diunifikasikan (dalam wujud kodifikasi). Dan ide kodifikasi dan unifikasi diprakasai kolonial yang berwawasan universalistis, dimana hukum adat adalah hukum yang memiliki perasaan keadilan masyarakat lokal yang pluralistis, dengan mengingat bahwa hukum kolonial dianggap sangat bertentangan dengan hukum adat adalah merupakan tugas dan komitmen Pemerintah Orde Baru untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi kedalam hukum nasional tersebut.
Law as a Tool Social Engineering, baru siap dengan rambu-rambu pembatas dan beluam siap dengan alternatif positif yang harus diwujudkan, dimana hukum nasional harus berdasarkan hukum adat, dan juga sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian hukum adat adalah merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan untuk pembangunan hukum nasional dalam unifikasi hukum (karena terdapat nilai universal), untuk menguji kelayakan hukum nasional. Dengan melihat kepada pendapat para ahli hukum (Van Vollenhoven dan Soepomo), dimana terdapat empat asas hukum adat yang mempunyai nilai universal dan lima pranata hukum adat dapat dijumpai dalam hukum Internasional, yang merupakan dasar kekuasaan umum dan asas perwakilan serta permusyawaratan dalam sistim pemerintahan.Didalam hukum Internasional pranata maro (production sharing contract), pranata panjer (commitment fee atau down payment) dimana pranata kebiasaan untuk mengijinkan tetangga tidak perlu meminta izin untuk melintas pekarangan seseorang (innocent passage), pranata dol oyodan atas tanah (voyage charter atau time charter) dan pranata jonggolan (lien atau mortgage).13Konsep tanah wewengkon atau tanah ulayat dalam hukum internasional dikenal sebagai konsep teritorialitas yaitu perlindungan kebawah kekuasaan seseorang penguasa agar terhindar dari sanksi adat (dalam hukum internasional disebut asylum atau hak meminta suaka).
Sebagai upaya dimasa Orde Baru, bahwa badan kehakiman diidealkan menjadi hakim yang bebas serta pembagian kekuasaan dalam pemerintahan adalah harapan sebagai badan yang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum lewat mengartikulasian hukum dan moral rakyat. Dimana ketidak mampuan hakim bertindak mandiri dan bebas dalam proses dan fungsi pembaharuan hukum nasional, tidak disebabkan oleh para hakim saja, yang tidak menjamin kemandiriannya yang seharusnya ditetapkan dahulu secara diktrinal.(karena pendidikan hukum dan kehakiman terlanjur menekankan pola berfikir deduktif lewat silogisme logika formal tanpa melalui berfikir induktif untuk menganalisa kasus/case law). Barulah pada tahun 1970, telah dilakukan konsolidasi dengan dukungan politik militer dan topangan birokrasi yang distrukturkan secara monolitik serta mudah dikontrol secara sentral, mengingat peran hukum adat dalam pembangunan hukum nasional sangat mendesak yang secara riil tidak tercatat terlalu besar, terkecuali klaim akan kebenaran moral, pada saat masalah operasionalisasi dan pengefektifan terhadap faham hukum sebagai perekayasa ditangan Pemerintah yang lebih efektif.Resultante pada era Orde Baru telah terlanjur terjadi karena kekuatan dan kekuasaan riil eksekutif dihadapan badan-badan perwakilan telah menjadi tradisi di Indonesia sejak jaman kolonial dan pada masa sebelumnya dan juga adanya alasan-alasan yang lain yaitu alasan pertama : adalah pendayagunaan wewenang konstitusional badan deksekutif yang melibatkan diri dalam pernacangan dan pembuatan undang-undang, karena dikusainya sumber daya yang ralif berlebihan alan menyebabkan eksekuitf mampu lebih banyak berprakasa, yang seharusnya alih ide dan kebijakan diperakasai oleh lembaga perwakilan akan tetapi pada kenyataannya justru ide dan prakasa eksekutif yang lebih banyak merintis dan mengontrol perkembangan. Kontrol eksekutif tampak lebih menonjol manakala memperhatikan keleluasaan eksekutif dalam hal membuat regulatory laws sekalipun hanya bertaraf peraturan pelaksanaan, alasan kedua : adalah dimana perkembangan politik pada era Orde Baru, kekuatan politik yang berkuasa di jajaran eksekutif ternyata mampu bermanouver dan mendominasi DPR dan MPR, dengan kompromi politik sebagai hasil trade-offs antara berbagai kekuatan polotik. Terlihat dari Pemilihan Umum tahun 1973, dimana 100 dari 360 anggota Dewan adalah anggota yang diangkat dan ditunjuk oleh eksekutif yaitu fraksi ABRI ditunjuk dan diangkat sebagai konsesi tidak ikutnya anggota ABRI dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. Konstelasi dan kontruksi tersebut dalam abad ke 20 secara sempurna menjadi “Government Social Control dan fungsi sebagai “Tool Of Social Engineering”.
Dengan demikian Orde Baru telah menjadi kekuatan kontrol Pemerintah yang terlegitimasi (secara formal-yuridis) dan tidak merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral dan wawasan kearifan yang tidak hidup dalam masyarakat awam, hal ini terlihat gerakan-gerakan dari bawah untuk menuntut hak-hak asasi, yang justru lebih kuat dan terjadi dimasa kejayaannya ide hukum revolusi diawal tahun 1960-an.
Analisa pertama adalah karena disebabkan dianggap sudah tidak murni dan konsekuen untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan idiil dan konstitusional, dimana Presiden Orde lama dengan melalui dekrit-dekritnya sebagai Pimpinan yang tertinggi dan sebagai Presiden seumur hidup. Dimana kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan secara internal, mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia dimana terjadi kelaparan serta kemiskinan yang berkelanjutan karena telah menyimpang dari landasan Negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Jika dilihat berdasarkan factor eksternal, dimana pada masa Pemerintahan Orde Lama adalah yang merupakan sebagai Presiden seumur hidup sebagai pahlawan revolusi telah bertindak melakukan menguasaan terhadap perusahaan asing, dengan mengakibatkan secara factor eksternal terdapat ketidak percayaan investor asing terhadap Pemerintah Orde Lama, karena dengan kekuasaannya telah mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum di Indonesia pada masa Pemerintahan Orde Lama tersebut.
Analisa permasalahan kedua, adalah dimana pada Pemerintahan Orde Baru adalah merupakan sebagai Pemerintahan yang dengan memberlakukan Ketetapan MPRS No. XX : yang telah menetapkan sumber tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangn Republik Indonesia, harus melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan yang dimaksud oleh ketetapan MPRS tersebut adalah Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Dekrit 5 Juli 1959, UUD Proklamasi dan Super Semar 1966. Dimana secara factor internal, Pemerintahan Orde Baru ingin melakukan pembaharuan hukum disegala sector dengan melakukan kodofikasi dan unifikasi hukum nasional, upaya ini adalah untuk mengembalikan citra hukum Indonesia akibat kekuasaan Orde lama yaitu dengan mengembalikan perusahaan asing yang telah dikuasai semasa Pemerintahan Orde Lama dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum Indonesia. Analisa secara factor Eksternal adalah bertujuan agar kembali kepada kebijakan dasar yaitu UUD 1945 dan Pancasila dan kebijakan Pemberlakukan yaitu Peraturan Perundang-undangan yang bersandar kepada hukum Nasional yang telah di kodifikasi dan di Unifikasi, dengan tujuan sebagai terciptanya kepastian hukum dam menunjukan kepada dunia Internasional agar mau menanamkan modal atau menginvestasikan kembali modalnya di Indonesia dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.

Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum hukum Indonesia diarahkan ke bentuk hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Untuk mencegah kekosongan hukum, hukum lama masih berlaku dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS (pada saat berlakunya Konstitusi RIS) dan Pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlaku UUDS 1950). Sepanjang tahun 1945-1959 Indonesia menjalankan demokrasi liberal, sehingga hukum yang ada cenderung bercorak responsif dengan ciri partisipatif, aspiratif dan limitatif. Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Pada masa Orde Lama Pemerintah (Presiden) melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi Terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya hukum yang terbentuk merupakan hukum yang konservatif (ortodok) yang merupakan kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat Pemimpin lah yang termuat dalam produk hukum.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah :

  1. 1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang; hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden.
  2. 2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup; hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
  3. 3. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri; dengan demikian , MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
  4. 4. Pimpinan MA diberi status menteri; ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
  5. 5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR); dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya.
  6. 6. Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional.
  7. 7. Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR

Pada tahun 1966 merupakan titik akhir Orde lama dan dimulainya Orde Baru yang membawa semangat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun Soeharto sebagai penguasa Orde Baru juga cenderung otoriter. Hukum yang lahir kebanyakan hukum yang kurang/tidak responsif. Apalagi pada masa ini hukum “hanya” sebagai pendukung pembangunan ekonomi karena pembangunan dari PELITA I – PELITA VI dititik beratkan pada sektor ekonomi. Tetapi harus diakui peraturan perundangan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru banyak dan beragam.

Penyimpangan-penyimpangan pemerintah pada masa orde baru adalah :

  1. 1. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter.
  2. 2. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden).
  3. 3. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis; pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga presiden terus menenrus dipilih kembali.
  4. 4. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila; Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya.
  5. 5. Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat.
  6. 6. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka.
  7. 7. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas.
  8. 8. Terjadi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi.

Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang bermaksud membangun kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembenahan sistem hukum termasuk agenda penting reformasi. Langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945, karena UUD merupakan hukum dasar yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara di segala bidang. Setelah itu diadakan pembenahan dalam pembuatan peraturan perundangan, baik yang mengatur bidang baru maupun perubahan/penggantian peraturan lama untuk disesuaikan dengan tujuan reformasi.

Pemerintah dalam Implementasi Hukum pada Masing-masing Periode

Berbicara bagaimana peranan Pemerintah dalam implementasi hukum di Indonesia terkait dengan politik hukum yang dijalankan Pemerintah, karena politik hukum itu menentukan produk hukum yang dibuat dan implementasinya. Pada masa Penjajahan Belanda, politik hukumnya tertuang dalam Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) yang mengatur hukum mana yang berlaku untuk tiap-tiap golongan penduduk. Adapun mengenai penggolongan penduduk terdapat pada Pasal 163 IS. Berdasarkan politik hukum itu, di Indonesia masih terjadi pluralisme hukum.

Setelah Indonesia merdeka, untuk mencegah kekosongan hukum dipakailah Aturan peralihan seperti yang terdapat pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUDS 1950. Hukum tidak terlalu berkembang pada masa awal kemerdekaan, akan tetapi implementasinya relatif baik yang ditandai lembaga peradilan yang mandiri. Hal ini merupakan efek dari berlakunya demokrasi liberal yang memberi kebebasan kepada warga untuk berpendapat. Sebaliknya pada masa Orde lama, peran pemimpin (Presiden) sangat dominan yang menyebabkan implementasi hukum mendapat campur tangan dari Presiden. Akibatnya lembaga peradilan menjadi tidak bebas.

Ketika Orde Baru berkuasa, politik hukum yang dijalankan Pemerintah yaitu hukum diarahkan untuk melegitimasi kekuasaan Pemerintah, sebagai sarana untuk mendukung sektor ekonomi dan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Hal ini dikarenakan Pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan bidang ekonomi dalam pembangunan. Perubahan terjadi ketika memasuki era reformasi yang menghendaki penataan kehidupan masyarakat di segala bidang. Semangat kebebasan dan keterbukaan (transparansi) menciptakan kondisi terkontrolnya langkah Pemerintah untuk mendukung agenda reformasi termasuk bidang hukum. Langkah-langkah yang diambil antara lain pembenahan peraturan perundangan, memberi keleluasaan kepada lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya serta memberi suasana kondusif dalam rangka mengembangkan sistem kontrol masyarakat untuk mendukung penegakan hukum.

Baca entri selengkapnya »

resume pengantar sosiologi

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagai manusia dan sebagai individu yang pasti menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat, kita sebagai orang yang terpelajar wajib memahami ilmu tentang masyarakat, agar kita bisa tehindar dari masalah-masalah social dalam masyarakat.

Penulis menyelesaikan resume ini karena penulis sendiri sadar bahwa pengetahuan tentang ilmu masyarakat dikalangan remaja masih sangat kurang. Masih banyak yang belum memahami apa itu masyarakat dan tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam pengembangan ilmu kemasyarakatan.

Semoga resume ini dapat berguna dan menambah wawasan kita tentang ilmu kemasyarakatan.

BAB II

PEMBAHASAN

Pada abad ke-19,seorang ahli filsafat bangsa prancis bernama Aguste comte menulis beberapa buah buku yang berisikan pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Filsafat sendiri adalah ilmu tentang ilmu pengetahuan, kritik dan sistematika pengetahuan, penyimpulan ilmu pengetahuan empiris, pengajaran rasional, akal pengalaman, yang mencakup ontologi, deontology, epistemology, aksiologi.  Ontology adalah cabang filsafat tentang sifat kenyataan riil, dan deontology adalah sifat kenyataan idiil. Epistemology merupakan dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan, aksiology adalah evaluasi atau penilaian dasar-dasar dan kenyataan.

Aguste comte menyarankan agar semua penilitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi satu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang diberikannya adalah sosiologi yang berasal dari kata latin socius yang artinya kawan dan kata logos yang artinya kata atau berbicara. Jadi sosiologi berarti “berbicara mengenai masyarakat”.

  1. Ilmu Pengetahuan dan Sosiologi

Logika adalah sarana-sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan sarana-sarana untuk memelihara serta meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian disebut etika dan estetika.

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, yang slalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya.

Tidak semua pengetahuan merupakan ilmu. Hanya pengetahuan yang tersusun secara sistematis saja yang merupakan ilmu pengetahuan. System di dalam ilmu pengetahuan harus bersifat dinamis, artinya system tersebut harus menggunakan cara-cara yang selalu disesuaikan dengan taraf perkembangan ilmu pengetahuan pada suatu saat. Penelitian merupakan alat utama yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

  1. Ilmu-ilmu Sosial dan Sosiologi

Ilmu-ilmu social dinamakan demikian karena ilmu-ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai objek yang dipelajarinya. Objek dari ilmu-ilmu social adalah masyarakat manusia yang selalu berubah-ubah.

Istilah social pada ilmu-ilmu mempunyai arti yang berbeda. Misalnya istilah social dalam sosialisme dengan social dalam departemen. Istilah social dalam sosialsme menunjuk pada objeknya, sedangkan social dalam depatemen social menunjuk pada kegiatan-kegiatan di lapangan social.

Sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tersebut.

Sosiologi memperhatikan masa-masa silam, tetapi dia hanya memperhatikan peristiwa-peristiwa yang merupakan proses-proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antarmanusia dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

  1. Definisi Sosiologi dan Sifat Hakikatnya

Beberapa definisi sosiologi menurut para tokoh :

  1. Pitirim Sorokin, mengatakan bahwa sisiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari :
    1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala social.
    2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala social dengan gejala-gejala nonsosial.
    3. Cirri-ciri umum semua jenis gejala-gejala social.
  2. Roucek dan Warren mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
  3. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff berpendapat bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi social dan hasilnya yaitu organisasi social.
  4. J.A.A van Doorn dan C.J Lammers berpendat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.
  5. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses-proses social, termasuk perubahan-perubahan social.

Sifat-sifat dan hakikat sosiologi :

  1. Sosiologi merupakan suatu ilmu social dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian,
  2. Sosiologi bukan merupakan disiplin yanag normative, tetapi merupakan suatu dislipin yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan mengenai apa yang terjadi atau sharusnya terjadi.
  3. Sisiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai.
  4. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang kongkret.
  5. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum.
  6. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional.
  7. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus.
  8. Objek Sosiologi

Objek sosiologi adalah masyarskat yang dilihat dari sudut hubungan antarmaanusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia didalam masyarakat.

Unsur-unsur masyarakat :

  1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama.
  2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
  3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
  4. Mereka merupakan suatu system hidup bersama.

Semenjak dilahirkan manusia sudah mempunyai naluri yang kuat untuk hidup berkawan sehingga dia disebut social animal.pada hubungan antara manusia dengan sesamanya, agaknya yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat adanya hubungan tadi.

Komponen-komponen masyarakat :

  1. Populasi, yakni warga-warga masyarakat yang dilihat dari sudut pandangan kolektif.
  2. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa dari kehidupan bersama.
  3. Hasil-hasil kebudayaan materiil.
  4. Organisasi social, yakni jaringan hubungan antara warga-warga masyarakat yang bersangkutan.
  5. Lembaga-lembaga social dan sistemnya.

Istilah rakyat menunjuk pada sejumlah besar penduduk, yang mempunyai kehendak umum bersama, dihadapkan pada pemerintah yang mengatur dan memerintah kehendak tadi

  1. Sejarah-sejarah Teori-teori Sosiologi
    1. Teori

Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Suatu merupakan hubungan antara dua variable atau lebih, yang telah diuji kebenaranya.

  1. Perhatian terhadap masyarakat sebelum comte

Masa aguste comte dipakai sebagai patokan karena sebagaimana dinyatakan bahwa comte yang pertama kali memakai istilah atau pengertian sosiologi. Sosiologi dapat dikatakan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang relative muda usianya karena baru mengalami perkembangan sejak masa comte tersebut.

  1. Plato (429-347 SM) seorang filusuf romawi, menyatakan bahwa masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan.
  2. Aristoteles (384-322 SM), dalam bukunya politics, Aristoteles mengadakan suatu analisis mendalam terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Pengertian politik digunakannya dalam arti luas mencakup juga berbagai masalah ekonomi dan social. Aristoteles menggaris bawahi kenyataan bahwa basis masyarakat adalah moral (etika dalam arti yang sempit).
  3. Ibnu Khaldun (1332-1406),mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian-kejadian social dan peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Prinsip-prinsip yang sama akan dapat dijumpai bila ingin mengadakan analisis terhadap timbul dan tenggelamnya Negara-negara. Gejala-gejala yang sama akan terlihat pada kehidupan masyarakat-masyarakat pengembara dengan segala kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Factor yang menyebabkan bersatunya manusia didalam suku-suku klan, Negara, dan sebagainya adalah rasa solidaritas. Factor itulah yang menyebabkan adanya ikatan dan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan bersama antara manusia.
  4. Zaman Renaissance (1200-1600), seperti Thomas More dengan utopianya dan campanella yang menulis city of the sun. mereka masih sangat terpengaruh olej gagasan-gagasan terhadap adanya masyarakat yang ideal. N. Machiavelli dengan bukunya II principle yang menganalisis bagaimana mempertahankan kekuasaan. Pengaruh ajaran Machiavelli antara lain suatu ajaran bahwa teori-teori politik dan social memusatkan perhatian mekanisme pemerintahan.
  5. Hoobes (1588-1679), dengan bukunya yang berjudul The Leviathan. Dia beranggapan bahwa dalam alamiah, kehidupan manusia didasarkan pada keinginan-keinginan yang mekanis sehingga manusia sering berkelahi. Akan tetapi, mereka mempunyai pikiran bahwa hidup damai dan tentram adalah jauh lebih baik. Supaya keadaan damai terpelihara, orang-orang harus sepenuhnya mematuhi pihak mempunyai wewenang.
  6. John locke (1632-1704), mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak asasi yang berupa hak untuk hidup, kebebasan dan hak atas harta benda.
  7. J.J Rousseau (1712-1778), berpendapat bahwa bahwa kontrak antara pemerintah dengan yang diperintah menyebabkan tumbuhnya suatu kolektifitas yang mempunyai keinginan-keinginan sendiri, yaitu keinginan umum.
  8. Saint Simon (1760-1825),menyatakan bahwa manusia hendaknya diplajari dalam kehidupan berkelompok. Dalam bukunya yang berjudul Memoirs sur la de l`Home, dia menyatakan bahwa ilmu politik maerupakan suatu ilmu yang positif.
  9. Sosiologi Aguste Comte (1798-1853)

Aguste Comte adalah yang pertama kali memakai istilah sosiologi, dia juga orang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Comte ada tiga tahap perkembangan intelektual, yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Tahap pertama dinamakan tahap teologis atau fiktif, yaitu suatu tahap dimana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang dikendalikan roh dewa-dewa atau Tuhan Yang Masa Kuasa. Tahap kedua merupakan perkambangan dari tahap adalah tahap metafisik. Pada tahap ini manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan  atau inti tertentu yang pada akhirnya akan dapat diungkapkan. Pada tahap ini manusia masih terikat oleh cita-cita tanpa verifikasi karena adanya kepercayaan bahwa setiap cita-cita terikat pada suatu realitas tertentu dan tidak ada usaha untuk menemukan hokum-hukum alam yang seragam. Hal yang terakhir inilah yang merupakan tugas ilmu pengetahuan positif, yang merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir dari perkembangan manusia.

Menurut Comte, suatu ilmu pengetahuan bersifat positif, apabila ilmu pengetahuan tersebut memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang nyata dan kongkret, tanpa ada halangan dari pertimbangan-pertimbangan lainnya. Comte yakin bahwa nasyarakat akan berkembang menuju suatu kesempurnaan.

  1. Teori-teori sosiologi setelah Comte
    1. Mazhab Geografi dan Lingkungan

Jarang sekali para ahli pemikir menguraikan masyarakat manusia terlepas dari tanah atau lingkungn di mana masyarakat tadi berada. Masyarakat hanya mungkin timbul dan berkembang apabila ada tempat berpijak dan tempat hidup bagi masyarakat tersebut.

Edward Buckle dari Inggris (1821-1862) dan Le Play dari Prancis (1806-1888) dengan hasil karyanya yang berjudul history of civilization in England (yang tidaak selesai), Buckle meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya tentang pengaruh keadaan alam terhadap masyarakat.

Factor-faktor yang mempengaruhi kehidupan social telah disusun secara logis dan sistematis. Bertitik tolak pada asumsi bahwa tipe orgnisasi social ditentukan oleh factor tempat, timbul teori bahwa keluarga-keluarga patrilineal timbul di daerah-daerah stepa. Keluaraga-keluarga demikian sifatnya otoriter, tidak demokratis dan konservatif .

Pentingnya mahzab ini adalah bahwa ajaran-ajaran atau teori-teori menghubungkan factor keadaan alam dengan factor-faktor struktur serta organisasi social.

  1. Mazhab Organis dan Evolusioner

Herbert Spencer (1820-1903), adalah orang pertama yang menulis tentang masyarakat atas dasar data empiris yang kongkret. Dalam bukunya yang berjudul principle of sociology dia berpendapat bahwa pada masyarakat industry yang telah terdiferensiasi dengan mantap, aka nada suatu stabilitas yang menuju pada keadaan hidup yang damai.

Emile Durkheim (1855-1917), dalam karyanya yang berjudul division of labor, Durkheim menyatakan bahwa unsur baku dalam masyarakat adalah factor solidaritas.

Ferdinand Tonnies dari jerman (1855-1936), berpendapat bahwa dasar hubungan tkehidupan social di satu pihak adalah factor perasaan, simpati pribadi, dan kepentingan bersama.

  1. Mazhab Formal

Georg Simmel (1858-1918), berpendapat bahwa elemen-elemen masyarakat mencapai kesatuan melalui bentuk-bentuk ynang mengatur hubungan antara elemen-elemen tersebut. Bentuk-bentuk tadi sebenarnya adalah elemen-elemen itu sendiri. Menurut dia pelbagai lembaga di dalam masyarakat terwujud dalam bentuk superioritas, subordinasi, dan konflik. Seorang menjadi warga masyarakat untuk mengalami proses individualisasi dan sosialisasi.

Leopold von Wiese (1876-1961), berpendapat bahwa sosiologi harus memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antarmanusia tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan maupun kaidah-kaidah.

Alfred Vierkandt (1867-1953), menyatakan bahwa sosiologi menyoroti situasi-situasi mental. Situasi-situasi tersebut tak dapat dianalisis secara tersendiri, tetapi merupakan hasil perilaku yang timbul sebagai akibat interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

  1. Mazhab Psikologi

Gabriel Tarde (1843-1904), mempunyai pandangan awal bahwa gejala social mempunyai sifat psikologis yang terdiri dari interaksi antara jiwa-jiwa individu, di mana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan keinginan-keinginan.

Horton Cooley (1846-1924), menurutnya individu dan msyarakat salling melengkapi, di mana individu hanya akan menemukan bentuknya di dalam masyarakat.

  1. Mazhab Ekonomi

Karl Marx (1818-1883) telah mempergunakan metode-metode sejarah dan filsafat untuk membangun suatu teori tentang perubahan ang menunjukkan perkemmbangan masyarakat menuju suatu keadaan di mana ada keadilan social. Menurut Marx, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah akan tehimpun segala kekuatan dan kekayaan.

Max Weber (1864-1920) menyatakan bahwa semua bentuk organisasi social harus diteliti menurut perilaku warganya, yang motivasinya serasi dengan harapan warga-warga lainnya.

  1. Mazhab Hukum

Hukum menurut Durkheim adalah kaidah-kaidah yang bersanksi yang berat-ringannya  tergantung pada sifat pelanggaran, angapan-anggapan, serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan. Selanjutnya Durkheim berpendapat bahwa dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi kolektif yang kuat terhadap penyimpangan-penyimpangan menjadi berkurang di dalam system yang bersangkutan karena hokum yang bersifat reprsif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi hokum yang restitutif.

Bagi Weber hokum yang rasional dan formal merupakan dasar bagi suatu Negara modern. Kondisi-kondisi social yang memungkinkan tercapainya taraf tersebut adalh system kapitalisme dan profesi hokum.

Menurut Lawrence M. Freidmann konsepsi budaya hokum menunjuk pada nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum dan proses hokum.

  1. Metode-metode dalam Sosiologi

Pada dasarnya terdapat dua jenis cara kerja atau metode dalam sosiologi, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di dalam metode kulitatif termasuk metode historis dan metode komparatif, keduanya dikombinasi menjadi historis komparatif. Metode yang termasuk jenis metode kuantitatif adalah metode statistic yang bertujuan menelaah gejala-gejala social secara matematis.

TOKOH-TOKOH YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SOSIOLOGI

  1. A. Auguste Comte (1789-1857)

Auguste Comte, seorang Prancis, merupakan bapak sosiologi yang pertama-tama member nama pada ilmu tersebut (socius dan logos). Dia mempunyai anggapan bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu social statistic dan  social dynamic. Sebagai social statistic, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebagai social dynamic, meneropong bagaimana lembaga-lembaga itu berkembang dan mengalami perkembangan sepanjang masa. Menurut Comte, masyarakat harus diteliti atas dasar fakta-fakta objektif dan dia juga menekankan pentingnya penelitian-penelitian perbandingan antara pelbagai masyarakat yang berlainan. Hasil karya Comte yang terutama adalah :

  1. The Scientific Labors Necerssary for Reorganization of Society (1822);
  2. The Positive Philosophy (6 jilid 1830-1840);
  3. Subjective Synthesis (1820-1903).
  4. B. Herbert Spencer (1820-1903)

Dalam bukunya The Principles of Sociology (3jilid,1877), Spencer menguraikan materi sosiologi secara rinci dan sistematis. Dia mengatakan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik,agama,pengendalian social dan industry. Dia juga menekankan bahwa sosiologi harus menyoroti hubungan timbale balik antara unsure-unsur masyarakat seprti pengaruh norma-norma atas kehidupan keluarga, hubungan antara lembaga polotik dan lembaga keagamaan. Hasil karya yang terkenal lainnya :

  1. Social Statistic (1850);
  2. Principles of Psychology (1955);
  3. Principles of Biologis (2 jilid, 1864 dan 1961)
  4. Principles of Ethics (1893)
  1. C. Emile Durkheim (1858-1917)

Menurut Emile Durkheim, sosiologi meneliti lembaga-lembaga dalam masyarakat dan proses-proses social. Dalam majalah sosiologi, ia mengklasifikasikan pembagian sosiologi atas tujuh seksi, yaitu:

  1. Sosiologi umum yang mencakup kepribadian individu dan kelompok manusia.
  2. Sosiologi agama
  3. Sosiologi hukum dan moral yang mencakup organisasi politik, organisasi social, perkawinan dan keluarga.
  4. Sosiologi tentang kejahatan
  5. Sosiologi ekonomi yang mencakup ukuran-ukuran penelitian dan kelompok kerja
  6. Demografi yang mencakup masyarakat pedesaan dan perkotaan
  7. Sosiologi estetika

Hasil karyanya yang terkemuka :

  1. The Social Division of Labor (1893)
  2. The Rules of Sociological Method (1895)
  3. The Elementary Forms of Religious (1912)
  1. D. Max Webber(1864-1920)

Max Webber, seorang Jerman, berusaha memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi social. Max juga terkenal dengan teori ideal typus, yaitu merupakan suatu konstruksi dalam pikiran seorang peneliti yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis gejala-gejala dalam masyarakat. Karya yang ditulisnya antara lain :

  1. The History of Trading Companies During the Moddle Ages (disertasi,1889)
  2. Economy and Society (1920)
  3. Collected Essays on Sociology of Region (3 jilid, 1921)
  4. Collected Essays on Sociology and Social Problems (1924)
  5. From Max Webber : Essays in Sociology (1946)
  6. The Theori of Social and Economic Organization (1947)
  7. Alex Webber on The Methodology of Social Sciences (1949)
  1. E. Charles Horton Cooley (1864-1929)

Seorang Amerika, Charles Horton Cooley, mengembangkan konsepsi mengenai hubungan timbale balik dan hubungan yang tidak terpisah antara individu dengan masyarakat. Coooley dalam mengemukakan teorinya terpengaruh aliran romantic yang mengidamkan kehidupan bersama, rukun, damai, sebagaimana dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang masih bersahaja. Hasil-hasil karyanya :

  1. Human Nature and Social Order (3 jilid,1902)
  2. Social Organization (1909)
  3. Social Process (1918)
  1. F. Pierre Guillaurne Frederic Le Play (1806-1882)

Le Play mengenalkan suatu metode tertentu di dalam meneliti dan menganalisis gejala-gejala social, yaitu dengan jalan mengadakan observasi terhadap fakta-fakta social dan analisis induktif. Kemudian ia juga menggunakan metode case study dalam penelitian-penelitian social. Penelitian-penelitiannya terhadap masyarakat menghasilkan dalil bahwa lingkungan geografis menentukan jenis pekerjaan dan hal ini mempengaruhi organisasi ekonomi, keluarga, serta lembaga-lembaga lainnya.

Karangan-karangan yang pernah di buatnya:

  1. European Worker (1855);
  2. Social Reform in France (1864)
  3. The Organization of The Family (1871)
  4. The Organization of Labor (1872)
  1. G. Ferdinand Tonnies

Ferdinand Tonnies terkenal dengan teorinya mengenai Gemeinschaft dan Gesellschaft sebagai dua bentuk yang menyertai perkembangan kelompok-kelompok social. Gemeinschaft (paguyuban) adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat ilmiah serta bersifat kekal. Gasellschaft (patembayan) merupakan bentuk kehidupan bersama yang merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya dalam jangka waktu yang pendek. Hasil karyanya antara lain :

  1. Gemeinschaft und Gesellschaft (1887)
  2. Sociological Studies and Criticism (3 jilid, 1952)
  3. Introduction to Sociology (1937) dan lain-lain.
  1. H. Leopold von Wiese (1876-1949)

Von Wiese, seorang jerman, menganggap sosiologi sebagai ilmu pengegtahuan empiris yang berdiri sendiri. Objek sosiologi adalah penelitian terhadap hubungan antarmanusia yang merupakan kenyataan social. Jadi, menurutnya, objek khusus ilmu sosiologi adalah interaksi social atau proses social. Penelitian selanjutnya dilakukan terhadap struktur social yang merupakan saluran dari hubungan antar manusia. Hasil-hasil karyanya adalah antara lain :

  1. The Basis of Sosiologi : A critical examination of Herbert spencer’s Synthetic Philosophy (1906)
  2. General Sosiology, jilid I Social Relations (1924); dan jilid II
  3. Social Forms (1929)
  4. Systematic Sosiology (bersama dengan Howard Becker,1932)
  5. Sosiology of Social Relation (1940)
  6. I. Alfred Vierkandt (1867-1953)

Pada permulaannya Alfred menganggap sosiologi harus mempelajari sejarah kebudayaan. Kemudian, ia menyatakan bahwa sosiologi terutama mempelajari interaksi dan hasi interaksi tersebut. Masyarakat merupakan himpunan interaksi-interaksi social, sehingga sosiologi bertugas untuk mengkontruksikan teori-teori tentang masyarakat dan kebudayaan. Hasil-hasil karyanya adalah :

  1. Primitive and Civilized (1896)
  2. Inertia in Culture Change (1908)
  3. Theory of Society; Main Problems of Philosophical Sociology (1922)
  4. Dictionary of Sociology (1931)
  5. Family, People and State in their Social Life (1936)
  6. J. Lester Frank Ward (1841-1913)

Ward merupakan salah satu pelopor sosiologi di Amerika. Tujuan utamanya adalah membentuk suatu system sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan umum manusia. Menurutnya sosiologi bertujuan menetili kemejuan-kemajuan manusia. Ia membedakan antara pure sociology (sosiologi murni) yang meneliti asal dan perkembangan gejala-gejala social dan applied sociology (sosiologi terapan) yang khusus mempelajari perubahan-perubahan dinamis dalam masyaraka karena usaha-usaha manusia.

Hasil karyanya adalah :

  1. Dynamic Society (1883)
  2. Psychic Factors of Civilization (1893)
  3. Pure Sociology (1903)
  1. K. Vilfredo Pareto (1848-1923)

Teori Pareto didasarkan pada observasi terhadap tindakan-tindakan, eksperimen terhadap fakta-fakta dan rumus-rumus matematis. Menurut dia, masyarakat merupakan system kekuatan yang seimbang dan keseimbangan tersebut tergantung pada cirri-ciri tingkah laku dan tindakan-tindakan manusia dan tindakan-tindakan manusia tergantung dari keinginan-keinginan serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Buku yang pernah ditulisnya antara lain Treatisme on General Sociology (3 jilid,1917), yang diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul The Mind and Society.

  1. L. Georg Simmel (1858-1918)

Menurut Georg Simmel, sosiologi merupakan ilmu pengtahuan khusus, yaitu satu-satunya ilmu pengetahuan analitis yang abstrak diantara semua ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Masyarakat merupakan suatu proses yang berjalan dan berkembang terus. Masyarakat ada dimana individu mengadakan interaksi dengan indiviu-individu lainnya. hasil katya-karyanya adalah :

  1. Concering Social Differentiation (1890)
  2. Sociology, Studies of  the Forms of Socialization (1908)
  3. Basic Problems of Sociology (1917)
  4. Conflic of Modern Culture (1918)
  1. M. William Graham Summer (1840-1910)

Sistem sosiologi Summer didasarkan pada konsep in-group dan out-group. Masyarakat merupakan peleburan dari kelompok-kelompok social. Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana harus memperlakukan warga-warga sekelompok, maupun warga-warga dari kelompok lainnya. hasil karyanya misalnya :

  1. Collected Essays on Political and Science (1885)
  2. What Social Classes Owe to Folksway (1907)
  3. Selected Essays of WilliamGraham Summer (1924)
  4. The Science of Sociology (dengan A.C Keller, 1927)
  5. Essays of William Graham Summer (2 jilid, 1934)

  1. N. Robert Ezra Park (1864-1944)

Pokok ajaran Robert Ezra Park adalah suatu pendapat yang menyatakan bahwa sosiologi meneliti masyarakat setempat dari sudut hubungan antarmanusia. Namanya terkenal karena telah mengarang sebuah buku (bersama Burgess) yang berjudul : Introduction to The Science of Sociology tahun 1921. Hasil karya lainnya :

  1. Race and Culture (1950)
  2. Old World Traits Transplanted (bersama H.A Miller, 1921)
  3. O. Karl Mannheim (1893-1947)

Mannheim telah banyak menyumbangkan pikirannya bagi perkembangan sosiologi. Antara lain di peloporinya satu cabang sosiologi, yang dinamakan sosiologi pengetahuan, yang khusus menelaah hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan. Kemudian teorinya yang sangat terkenal adalah mengenai krisis. Hasil-hasil karya dari Karl Mannheim yang terkenal antaralain :

  1. Ideology and Utopia (1929)
  2. Man and Society in an Age of Reconstruction (1940)
  3. Diagnosis of our Time (1943).

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Ilmu kemasyarakatan atau yang sekarang disubut dengan sosiologi  sebenarnya sudah berkembang sejak sebelum masehi, yaitu sejak seorang filusuf barat bernama plato (429-347SM) mulai menelaah me\syarakat secara sistematis.

Nama sosiologi pertama kali dipakai sejak era Auguste Conmte (1798-1853), dan dialah yang memberikan nama sosiologi tersebut.

Sosiologi berkembang sangat pesat setelah era comte, banyak sekali tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam perkembangan ilmu sosiologi. Tetapi yang paling menonjol karena teori-teorinya sering dipake adalah seperti Ibnu Khaldun, Max Weber, Karl Marx, Auguste Comte, dan Emile Durkheim. Baca entri selengkapnya »

media massa

tugas hukum

  1. A. RECHSTAAT

Rechstaat adalah suatu konsep sistem hukum yang dianut oleh suatu nergara yang memiliki kepastian hukum dan berdasarkan demokrasi,dalam konsep ini semua warga negara di mata hukum mempunyai status yang sama. Negara-negara yang menganut konsep ini adalah seperti Indonesia

B. MACHSTAAT

Machstaat adalah suatu konsep system hukum yang dianut oleh suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Konsep ini lebih bersifat otoriter atau diktator. Negara yang menganut konsep ini adalah seperti

C. KONSTITUSI

Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara – biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.

D. UNDANG-UNDANG

  1. SISTEM HUKUM DAN IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA

Menurut saya sistem hukum di Indonesia sudah disusun sedemikian rupa sehingga siapapun dapat mempelajari ataupun mengamati susunan sistem hukum tersebut. Tetapi di lapangan proses implementasi hukum di Indonesia masih belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Masih banyak kasus-kasus yang melanggar hukum-hukum yang telah disahkan. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh rakyat sipil, tetapi bahkan juga dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya bertugas untuk menegakkan peraturan. Banyak faktor yang maenyebabkan seorang individu melakukan suatu pelanggran. Salah satu faktor yang sering menjadi pemicu seseorang melanggar hukum adalah kurangnya kesadaran hukum di masyarakat Indonesia, meskipun situasi dan kesempatan juga maenjadi faktor utama kenapa seorang individu melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum. Apabila rakyat Indonesia mampu lebih berfikir untuk meningkatkan kesadarn terhadap hukum, pasti sistem hukum hukum di Indonesia dapat diterapkan lebih maksimal lagi.

  1. CONTOH KASUS YANG TODAK SESUAI DENGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Di Indonesia sering kita temukan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dalam penyeleasiannya tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Misalnya saja kasus yang terjadi di daerah Temanggung Jawa tengah pada bulan Maret tahun 2009 kemarin. Yaitu kasus pencurian ayam yang dilakukan oleh seorang kakek milik tetangganya. Kakek ini mendapat hukuman kurungan selama 3 tahun. Menurut saya penyelesaian kasus ini sangat aneh. Kasus kecil yang seharusnya dapat diselesaikan hanya dengan musyawarah, tetapi setelah di bawa ke pengadilan akhirnya sang kakek dipidana 3 tahun penjara. Sangat aneh mengingat para koruptor juga rata-rata mendapat hukuman 3 sampai 5 tahun penjara. Perbedaan yang sangat jauh antara mencuri ayam dengan para koruptor yang telah mencuri uang negara sampai miliyaran, tetapi hukuman yang didapat hampir sama. Baca entri selengkapnya »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.