parpol

SEJARAH PARPOL

1. Sejarah Parpol di Eropa

Partai Politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan factor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjad penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu system politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa di jumpai.

Di negara-negara yang menganut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis, bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public Policy). Di negara totaliter gagasan mengenai partisipasi politik rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu di bimbing dan di bina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.

Pada permulaan perkembangannya di negara-negara Barat seperti, Inggris, Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap-terhadap tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena di rasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha memperkembangkan organisasi massa, dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia pemilihan yang memiliki faham dan kepentingan yang sama, dan lahirlah partai politik. Partai politik semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam masa antara kedua pemilihan umum biasanya kurang aktif. Ia bersifat patronage party ( partai lindungan) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat.

2. Sejarah awal kebangkitan Parpol di Indonesia

Parpol di Indonesia terbentuk jauh sebelum kemerdekaan yakni pada paruh pertama abad XX di awal kebangkitan pergerakan nasional menentang kolonilisme Belanda. Parpol pertama yang didirikan oleh kaum pergerakan adalah Indische Partij (Partai Hindia) pada tahun 1911. Partai ini didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker (dikenal dengan nama Setia Budi), kemudian tahun berikutnya dua tokoh pergerakan nasional bergabung yakni Tjipto Mangunkusumo, dan Suwardi Surjaningrat (dikenal dengan nama Ki Hadjar Dewantara). Indische Partij mempermaklumkan suatu “nasionalisme Hindia” dan menuntut kemerdekaan.

Parpol lainnya yang terbentuk pada periode tersebut adalah Insulinde yang didirikan pada awal tahun 1918 (catatan: ada pendapat yang menyatakan Insulinde telah berdiri sejak tahun 1907). Insulinde didirikan di Surakarta oleh salah satu tokoh kyai yang juga menjadi pimpinan gerakan nasional kemerdekaan yakni Haji Misbach. Partai ini awal mulanya merupakan perkumpulan kecil dengan anggota sebagian besar orang Indo, Tionghoa peranakan, dan priyayi profesional. Namun pada tahun 1919 keanggotaannya meluas dengan cepat (sekitar 10.000 anggota) karena merangkul dukungan kaum tani di pedesaan.

Tahun 1924 lahir Partai Komunis Indonesia (PKI). Cikal bakal PKI mulai dirintis pada tahun 1914 oleh H.J.F.M Sneevliet, aktivis serikat buruh berkewarganegaraan Belanda yang mengusung ide-ide sosial demokrat revolusioner. Sneevliet tiba di Indonesia tahun 1913 kemudian tahun 1914 dia mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeneging (ISDV)/Ikatan Sosial-Demokrat Hindia. Awalnya keanggotaan ISDV seluruhnya orang Belanda namun sejak tahun 1915 organisasi ini mulai mendekati Serikat Islam yang dinilai mempunyai basis keanggotaan dari masyarakat bawah. Keberhasilannya menarik sebagian basis dukungan Serikat Islam terutama serikat buruh kemudian menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar di Asia pada abad ke XX.

DEFINISI PARPOL

Partai berasal dari kata Yunani yakni “Pars” yang artinya “bagian” atau “bagian dari keseluruhan”. Karena itu keberadaan partai tunggal atau membatasi partai lawan merupakan pelanggaran terhadap artian “pars” itu sendiri.

Partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang seazas, sehaluan, dan setujuan, yang berikhtiar untuk memenangkan dan mencapai cita-cita politik dan sosial mereka secara bersama.

Partai Politik adalah sekumpulan orang yang terorganisir dengan paham politik tertentu yang berkompetisi dalam pemilihan umum sebagai upaya untuk memenangkan posisinya di parlemen/pemerintahan lokal maupun nasional.

Partai politik adalah perkumpulan warga negara yang sepaham guna mengembangkan kepentingan politik bersama dalam proses pembentukan kehendak dan pengambilan keputusan yang menyangkut permasalahan masyarakat, terutama lewat penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mempengaruhi kebijakan pemerintah, pengisian jabatan-jabatan politik dan pengaturan kehidupan politik dan bernegara.

Definisi parpol menurut para tokoh :

  1. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah :

1.Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

  1. Menurut Carl J. friedrich :

2.Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

  1. Menurut R.H. Soltau :

3.Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

  1. Menurut Sigmund Neumann :

4.Partai Politik adalah dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-galongan atau gaolongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

TUJUAN PARPPOL

Tujuan yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik adalah :

  1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik
  2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat
  3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik
  4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masayrakat atau kelompok yang memiliki ideology dan kepenitngan yang sama

FUNGSI PARPOL

Fungsi Partai Politik yang melekat dalam suatu partai politik adalah meliputi :

  1. Sosialisasi Politik

1.Adalah fungsi sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada.Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari kanak-kanak sampai dewasa (Miriam Budiarjo).

  1. Partisipasi politik

2.Adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik untuk mendorong masyarakat agar ikut aktif dalam kegiatan politik. Biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideology, platform, asas partai kepada anggota, masyrakat yang ada dalam jangkauan partainya.

  1. Komunikasi Politik

3.Fungsi ini adalah fungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarkat berkurang. Di Inggris, komunikasi politik cenderung bersifat netral. Pers, Radio dan televisi yang menyelenggarakan diskusi politik dalam system radio dan televisi yang dikuasai oleh pemerintah dan pemerintah harus dibagi rata sehingga semua partai politik memperoleh kesempatan untuk tampil dalam media komunikasi tersebut (Miriam Budiarjo)

  1. Artikulasi Kepentingan

4.Adalah fungsi menyatakan atau menyampaikan (mengartikulasi) kepentingan  konstituen (masyarakat) kepada badan-badan politik dan pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang lain yang meiliki kepentingan yang sama (Miriam Budiarjo). Bentuk artikulasi yang paling umum di semua system politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Idealnya, fungsi ini menjadi tugas partai politik untuk mengartikulasikannya.

  1. Agregasi Kepentingan

5.Adalah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada badan legislative dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan menwarkan pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan itu mau mendukung calon tersebut ( Miriam Budiarjo).

  1. Pembuat Kebijaksanaan

6.Fungsi ini adalah fungsi yang dimiliki oleh partai politik setelah partai politik meraih dan mempertahankan kembali kekuasaan di dalam pemerintahan secara konstitusional. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan di lembaga eksekutif maupun di legislative. Setelah memperoleh kekuasaan ini, maka partai politik memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang akan digunakan dalam suatu pemerintahan.

KLASIFIKASI PARPOL

1.  Klasifikasi partai politik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bila dilihat dari   segi komposisi dan fungsi keanggotaanya, secara umum dapat dibagi :

  • Partai Massa
  • ·Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang memiliki ideology dan tujuan yang sama.Kelemahan dari partai massa ini adalah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang menjadi anggotanya cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, sehingga persatuan partai menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru (Miriam Budiarjo).
  • Partai Kader
  • ·Kekuatan partai ini adalah terletak pada keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan seleksi terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleng darigaris partai yang telah ditetapkan.

2.  Klasifikasi lainnya menurut sifat dan orientasi, partai politik dapat dibagi dalam dua (2) jenis :

  • Partai Lindungan (Patronage Party)
  • ·Partai lindungan umumnya memeiliki organisasi nasional yang kendor (sekalipun organisasi di tingkat local cukup ketat), disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Maksud utamanya ialah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya; karena itu hanya giat menjelang masa-masa pemilihan umum. Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat merupakan contoh dari partai semacam ini (Miriam Budiarjo).
  • Partai Ideologi atau Partai Azas ( Weltanschauungs Partei atau programmatic party)
  • ·Partai ideology atau partai azas (sosialisme, fasisme, Komunisme, Kristen- Demokrat) biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon anggota diadakan saraingan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap percobaan. Untuk memperkuat ikatan bathin dan kemurnian ideology, maka dipungut iuran secara teratur dan disebarkan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan (Miriam budiarjo)

3.  Klasifikasi Partai politik menurut jumlah system partai yang ada dalam suatu negara. Klasifikasi ini dikemukakan oleh Marice Duverger dalam bukunya yang terkenal dengan nama political Parties, yaitu :

  • Sistem Partai Tunggal (One-Party System)
  • ·Adalah system yang dipakai oleh negara baru merdeka, negara multi etnis, dan negara komunis. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadaninya gejolak-gejolak social politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan atau untuk mengintegrasikan aneka golongan yang ada dalam suatu negara. Partai tunggal yang dimaksud adalah bahwa dalam suatu negara tersebut hanya ada satu-satunya partai politik yang mempunyai kedudukan dominan diantara partai lain/beberapa partai lainnya, sehingga tidak ada kompetisi partai politik dalam pemilu.
  • ·Negara –negara yang menganut system partai tunggal ini adalah antara lain : beberapa negara Afrika (Ghana di masa pemerintahan Nkumah, Guinea, Mali Pantai Gading), Eropa Timur dan RRC. Negara yang paling berhasil menerapkan system ini adalah Uni Soviet. Negara ini menganggap oposisi adalah penghianatan. Partai Tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat dan menekankan perpaduan dari kepentingan partai dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh.
  • Sistem Dwi Partai (Two Party System)
  • ·Sistem ini diartikan bahwa dalam suatu negara menganut dua partai politik atau adanya beberpa partai tetapi hanya dua partai yang memiliki peranan yang dominan. Negara yang memiliki cirri-ciri menganutnya system ini adalah Inggris, Amerika Serikat dan Pilipina. Partai ini di bagi dalam dua partai yaitu ada partai yang berkuasa (menang dalam pemilu) dan partai oposisi (kalah dalam pemilu).
  • ·Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (loyal Opposition) terhadap partai pemenang pemilu di pemerintahan. Dalam pemilu, kedua partai ini berusaha meraih suara pemilih terapung/pemilih mengambang (floating vote).
  • ·Sistem dwi partai pernah disebut “ a Convenient system for contented people” dan memang kenyataanya ialah bahwa system dwi partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga (3) syarat, yaitu :
  1. Kompoisi masyarakat adalah homogen (social homogenenity)
  2. Konsensus dalam masyarakat mengeni azas dan tujuan social yang pokok (political consensus) adalah kuat,
  3. Adanya kontinuitas sejarah (Histotrical Continuity) (Peter G.J. Pulzer, 1967)

Negara yang menjalankan secara utuh (ideal) system ini adalah Inggris. Di Inggris terdapat dua partai politik yaitu, Partai Buruh dan Partai Konservatif. Perbedaan keduanya adalah Partai buruh lebih condong melaksanakan program pengendalian dan pengawasan dari pihak pemerintah, sedangkan Partai Konservatif lebih cenderung memilih cara-cara kebebasan berusaha. Disamping kedua partai tersebut, terdapat juga partai liberal. Posisinya adalah sebagai “rebutan” untuk koalisi kedua partai jika tidak menang lebih dari 50% di tambah satu (1). Dalam pemilihan umum.

  • Sistem Multi partai (Multi-Partay System).
  • ·Penyebabnya adanya Sistem banyak partai ini adalah karena adanya aneka ragam suku, agama, ras dan golongan yang ada dalam suatu negara. Negara-negara yang menganut system ini adalah antara lain, Indonesia, Malyasia, Belanda, Perancis, Swedia dan sebagainya.
  • ·Dalam system ini tidak ada partai politik yang memiliki suara mayoritas di Parlemen, oleh karenanya harus melakukan koalisi agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Dalam imlementasinya pemerintahan yang demikian ini harus selalu mengutamakan musyawarah dan kompromi.

PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA SAAT INI

Indonesia menggunakan system multi partai, sehingga banyak terdapat partai politik di Negara Indonesia. Apalagi pemilu terakhir tahun 2009 kemarin, parpol yang ikut berpartisipasi dalam pemuilu tersebut mencapai 44 parpol. Tetapi pada akhirnya hanya ada 9 parpol yang dapat mengirim anggota fraksinya untuk duduk di kursi legeslatif setelah memenuhi syarat suara untuk bisa duduk di kursi DPR.

Syarat untuk mendirikan parpol sudah diatur dalam Undang-undang yaitu pada Pasal 2 UU No. 31 tahun 2002, tentang Partai Politik adalah meliputi :

  1. Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang Warga Negara RI yang telah berusia 21 tahun keatas dengan akta notaries.
  2. Akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kepengurusan Tingkat Nasional.
  3. Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat :

1)      Memiliki akta notaries pendirian partai politik yang sesuai dengan UUD 1945 Negara RI dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

2)      Mempunyai Kepengurusan sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah provinsi, 50 % dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25 % dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.

3)      Memiliki nama, lambing dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang dan tanda gambar partai politik lainnya.

4)      Memiliki Kantor yang tetap.

Meskipun syarat untuk mendirikan suatu parpol tidak mudah, tapi kenyataannya banyak sekali parpol yang ikut serta dalam pemilu 2009 kemarin. Mungkin hal ini dikarenakan selain karena setiap parpol mendapat sejumlah uang dari anggaran Negara yang dimaksudkan untuk biaya kampanye dan sebagainya, upah dan fasilitas yang diterima setelah menjadi dewan juga sangat menjanjikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya artis-artis yang sudah tenar dan yang pasti berpenghasilan tidak sedikit juga tertarik untuk menjadi anggota dewan.

Tugas dari parpol-parpol yang ada adalah sebagai penjaring aspirasi dari rakyat dan menjadi pengontrol dari pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan, sehingga ada muncul istilah partai oposisi, yaitu partai diluar pemerintahan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pihak oposisi ini sangat penting peranannya dalam kehidupan bernegara agar penyelewangan-penyelewengan yang mungkin dilakukan pemerintah bisa dicegah.

KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga tinggi Negara yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang dasar Negara 1945 yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan usaha kekuasaan hakim yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim agar terjadi transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas dari hakim sehingga keluruhan martabat dari hakim dapat terjaga.

Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi Negara yang mandiri dan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari pemerintah atau pihak lain.

Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

1)      Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR

2)      Menegakkan kohormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim

Tugas-tugas dari komisis yudisial :

1)      Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung

2)      Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung

3)      Menetapkan calon Hakim Agung

4)      Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: